Tanggal 26 November 2011, program Magister Ilmu Sosia (MIS) Program Pasca sarjana Unpar, mengadakan seminar sehari bertajuk: ”Gender dan Migrasi Tenaga Kerja; Wajah Indonesia”. Seminar yang diselenggarakan di Mgr. Geise Lecture Theater/ audio visual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar, dibuka secara resmi oleh Rektor UNPAR Prof. Robertus Wahyudi Triweko, dan dihadiri pula oleh Direktur Program Pasca Sarjana, Prof. Bambang Suryoatmono. Sebagai pembicara dalam seminar adalah Dr. Indraswari (Unpar), Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Wahyu Susilo (Migrant Care), Tatang Budie Utama Razak (Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementrian Luar Negeri RI), Drs. Hening Widiatmoko, MA, (Kadisnaker Prov. Jabar), dan Nuryati Solapari (dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten). Sebagai moderator adalah Kepala Program Magister Ilmu Sosial, Dr. Sukawarsini Djelantik dan Dr. Sylvia Yazid. Para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya dari Bandung dan sekitarnya.

Salah seorang pembicara, Nuryati Solapari, adalah seorang mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang pernah bekerja di Arab Saudi, dan kini seorang kandidat doktor Universitas Padjadjaran. Kesaksian Nuryati menegaskan bahwa terdapat berbagai kelemahan dalam manajemen ketenagakerjaan di Indonesia, dari tingkat desa, nasional, bahkan lemahnya perlindungan pemerintah. Akan tetapi, dengan bekal pendidikan yang cukup (telah lulus SMA ketika berangkat), tenaga kerja wanita Indonesia memiliki bekal kecerdasan untuk dapat melindungi dirinya sendiri ketika bekerja di negeri yang jauh dan memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda, terutama ketika menghadapi masalah. Para pembicara sepakat bahwa masalah-masalah yang selama ini banyak dihadapi oleh para TKI/TKW disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang dialami oleh para aparat dan agen penyedia tenaga kerja, baik sebelum diberangkatkan, ditempat kerja, maupun ketika sudah kembali ke daerah asal. Untuk itu diperlukan kebijakan yang sinergis dan koordinasi yang baik antar lembaga maupun para pemangku kepentingan terkait ketenagakerjaan di Indonesia.

Printer-friendly